Sumber: beritaUI.com
Sidang promosi doktor Moeldoko
dilaksanakan di Auditorium Juwono Sudarsono FISIP UI pada Rabu (15/1).
Sidang ini dipimpin oleh Dekan FISIP UI Dr. Arie Setiabudi Soesilo, M.Sc. dengan promotor Prof. Dr. Eko Prasojo, Mag.rer.Publ., dan Prof. Dr. Azhar Kasim, MPA. Sementara yang bertindak sebagai tim penguji adalah Dr. Ir. Son Diamar, M.Sc., Dr. Roy Valiant Salomo, M.Soc.Sc., Dr. Sodjuangan Situmorang, M.Sc., Prof. Dr. Sudarsono Hardjosoekarto, Prof. Dr. Martani Huseini, dan Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum, M.Si.
Dalam
disertasinya, Moeldoko mengangkat permasalahan pengelolaan kawasan
perbatasan. Permasalahan ini menyangkut keamanan dan kedaulatan,
kesejahteraan dan perlindungan rakyat, pelayanan publik dan
sarana-prasarana, tata kelola dan keberlanjutan lingkungan,
ketergantungan pada negara tetangga, kejahatan lintas perbatasan,
pengamanan, pengelolaan dan perlindungan aset nasional, dan
desentralisasi pemerintahan yang bersumber pada isi kebijakan.
Untuk menyelesaikan permasalahan
tersebut, Moeldoko, berdasarkan penelitiannya, memberikan sebuah
rekomendasi. Pemerintah, DPR dan DPD harus mampu merumuskan
undang-undang yang berisfat khusus tentang pengelolaan kawasan
perbatasan, berikut peraturan-peraturan turunan di bawahnya. Hal ini
diperlukan agar penerapan kebijakan terhadap pengelolaan perbatasan
