AUDIT INFORMASI BAGI UI
Sumber : berita UI.com
UI
lewat Kantor Komunikasi saat ini tengah menggalakkan pengauditan
informasi pada seluruh unit di dalam UI. Apa saja yang dilakukan dan apa
tujuannya?
Berdasarkan
Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi
publik (KIP), maka publik mempunyai hak untuk mendapatkan informasi
secara cepat dan tetap dari badan-badan publik. Hal tersebut tercantum
pada UU KIP Pasal 2 yang berbunyi, "Setiap Informasi Publik bersifat
terbuka dan dapatdiakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik". Oleh
karena itu, setiap badan publik yang pembiayaannya berasal dari keuangan
negara, mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi yang transparan
kepada publik. Lebih lanjut, pelaksanaan audit informasi ini
dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi publik
berdasarkan UU KIP tersebut. Pengauditan yang dilakukan merupakan
tahapan untuk mengidentifikasi aset-aset informasi yang dimiliki setiap
unit kerja yang ada di UI.
UI merupakan perguran tinggi pertama di Indonesia yang melakukan kegiatan audit informasi ini. Kepala Kantor Komunikasi UI Dra. Farida Haryoko, M.Psi
mengharapkan, kegiatan ini dapat mendukung penerapan tata kelola
organisasi yang baik di UI, yang kemudian akan membantu mewujudkan UI
sebagai World Class University. Ia juga berharap UI dapat menjadi menjadi badan publik yang paling akuntabel dan transparan di Indonesia.
Komisioner Komisi Informasi Pusat Henny S. Widyaningsih
yang juga mantan Kepala Humas dan Protokol UI, menyatakan dukungannya
pada kegiatan audit informasi yang saat ini tengah dilaksanakan di UI.
Menurut Henny, dengan adanya keterbukaan informasi, maka pemetaan
informasi akan dapat semakin jelas. Berdasarkan pemetaan tersebut,
nantinya informasi dapat dibagi menjadi informasi yang terbuka dan
tertutup untuk publik. Informasi yang tertutup, lanjutnya, harus melalui
proses uji konsekuensi. "Kita punya segudang informasi. mana yang buat
publik, mana yang mau ditutup. Yang ditutup harus melalui uji
konsekuensi. Harus mulai memilah-milah dari sekarang," kata Henny dalam
Workshop Audit Informasi, Jumat (8/11) di Hotel Acacia, Jakarta.
Lebih lanjut Henny mengatakan, informasi
yang berisi perjanjian dengan pihak ketiga wajib dibuka, termasuk
laporan keuangan yang harus diumumkan secara berkala. Informasi yang
perlu dibuka juga mencakup informasi kegiatan dan kinerja badan publik,
serta informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
"Nggak ada lagi yang nggak bisa transparan. Nggak ada lagi dikit-dikit
rahasia. Orang mau tanya informasi harus dilayani," tambahnya.
